Tujuh Belas Tahun Otoda: Ruang Kreatif Desentralisasi

Ditulis oleh Didik Purwandanu

Selama 17 tahun Bangsa Indonesia telah melalui 3 kali uji coba model desentralisasi. Yang pertama ialah pemantapan daerah percontohan otonomi di kabupaten/kota dengan titik berat pada kabupaten/kota dengan keluarnya Keputusan Presiden No 11 tahun 1996, sekaligus mencanangkan 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah.

Uji coba kedua terjadi sebagai hasil percepatan reformasi sejak tahun 1998, yaitu pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya ditempatkan pada kabupaten/kota sejak keluarnya UU No 22 dan No 25 tahun 1999, kecuali enam urusan yang tetap menjadi kewenangan pusat. Uji coba ketiga, ialah UU No. 32 dan No. 33 tahun 2004 serta pemilihan kepala daerah secara langsung sejak tahun 2005. Dari sisi kewenangan, ini upaya merevisi kelebihan kewenangan (ultra vires) pemerintah daerah dengan menyebutkan tugas pembantuan.

Jika tidak ada halangan, akan ada perubahan keempat pada tahun ini terhadap kedua UU yang disebut terakhir. Titik kritis pertama pada posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat namun dalam konstitusi telah diikat dengan pasal 18 tentang klausul pemilihan secara demokratis. Kedua, ada kecenderungan menguatnya kendali pusat dengan semakin besarnya kewenangan Kementerian Dalam Negeri di daerah. Realitas politik di berbagai daerah diakui oleh Mendagri sebagai alasan upaya revisi, walaupun usia regulasi belum genap 10 tahun. Bagi sejumlah pemangku kepentingan di daerah, ada kecurigaan perubahan ini sebagai upaya mengembalikan kekuasaan sentralistik yang secara bertahap.

Memang benar, politik di daerah menunjukkan berbagai bias negatif dalam bentuk korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, birokrasi yang tidak netral, dan berbagai bentuk kecurangan. Pun, demokrasi langsung tidak selalu menghasilkan pemimpin daerah yang bebas dari perilaku curang. Namun yang perlu diingat bahwa kecurangan dapat terjadi dalam sistem apapun, mau sentralistik atau desentralisasi.

Dalam konteks tata pemerintahan yang baik, perilaku curang terjadi akibat tiadanya etika demokrasi oleh para elit di eksekutif dan legislatif tidak hanya di daerah melainkan juga di pusat, dan minimnya akses publik dalam mengawasi.

Perilaku beretika dapat mendorong para elit menjadi teladan bagi struktur di pemerintahan dan masyarakat. Sementara akses publik dapat mendorong perubahan lebih cepat, dan lebih menjamin prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan. Maka desentralisasi menjadi jembatan penghubung yang semakin tidak hanya mendekatkan pelayanan publik namun juga preferensi tersebut.

Memang benar pula, sepuluh tahun terakhir kita melihat banyak inefisiensi dan inefektivitas dalam pengelolaan pembangunan di daerah. Sebut saja konflik horisontal sebagai ekses negatif pemekaran wilayah dan pemilihan kepala daerah secara langsung, hingga kesalahan mengelola anggaran yang berujung kasus korupsi 291 kepala daerah dan wakilnya, lebih dari 3 ribu anggota DPRD, dan 1.500 aparatur birokrasi. Para pejabat di Pusat selalu menyebut bahwa ini terkait minimnya kapasitas serta lemahnya pendidikan politik. Pertanyaan pentingnya, sejauh mana Kemdagri dan kementerian lain sudah melakukan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan pendidikan politik yang dimaksud?

Desentralisasi kewenangan politik, administratif, dan fiskal sejatinya harus diiringi pendampingan teknis dan pengawasan yang memadai. Dari berbagai informasi yang penulis rangkum, ada kecenderungan Pusat sebetulnya malas melakukan dua fungsi ini. Indikasinya dari kunjungan ke daerah masih sebatas seremonial, bimbingan teknis sering dilakukan secara massal dengan metode yang kuno, serta pemantauan dan evaluasi yang setengah hati. Maka tak usah heran jika capaian Millenium Development Goals tak menunjukkan hasil memuaskan.

Tujuh belas tahun telah memberi ruang kreatif bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dalam pelayanan publik. Maka lahirlah, misalnya, pelayanan perizinan terpadu di sejumlah daerah, dan sistem pengadaan barang dan jasa elektronik yang belakangan diadopsi menjadi regulasi nasional yang mengikat seluruh pemerintah daerah.

Dalam hal pemilihan langsung, ini memberi harapan tentang munculnya pemimpin daerah yang lebih mengenal masyarakat dan prioritas kebutuhannya. Hasilnya kita bisa menyaksikan terpilihnya sejumlah kepala daerah yang mendapatkan kepercayaan tinggi masyarakat di Kota Surakarta, Surabaya, Kabupaten Kebumen, Serdangbedagai, Enrekang dan Solok. Jangan lupa, bukankah Mendagri Gamawan Fauzi sendiri merupakan buah manis desentralisasi? Maka sebetulnya tak ada alasan untuk mengembalikan sistem ke sentralistik yang menihilkan ruang kreasi dan meminimkan preferensi pemangku kepentingan di yurisdiksi lokal.

Dari kementerian dan lembaga yang ada, Kementerian Keuangan sudah lebih maju daripada Kementerian Dalam Negeri perihal menyusun desain desentralisasi. Misalnya, ada rencana pembagian kewenangan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, serta akan dileburkannya sejumlah retribusi perizinan menjadi Pajak Pengelolaan Usaha (business tax). Ini seiring dengan pelaksanaan perizinan terpadu satu pintu yang sudah didorong oleh Kemdagri sejak tahun 2006, sehingga akan semakin meningkatkan kondusifnya iklim usaha di Indonesia. Maka, akan sangat baik jika revisi UU No. 32 dan No. 33 selesai dilakukan, seluruh kementerian dan lembaga menyusun peta jalan desentralisasi.

Konsepsi tentang desentralisasi asimetris yang kini kita adopsi perlu dirumuskan lebih detil dan rambu-rambu yang jelas. Sehingga masalah simbolik yang jauh dari substansi seperti soal bendera di Aceh tidak perlu terjadi. Selain itu, prinsip penciptaan demokrasi lokal, partisipasi publik, efisiensi dan efektivitas, menghormati hukum, serta pemberantasan korupsi harus tetap melekat pada regulasi yang dihasilkan.