Ulasan Buku | Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa (Hukum Administrasi Desa) oleh Drs.C.S.T.Kansil.S.H

Penerbit : Ghalia Indonesia, 1988, 270 halaman

Ulasan oleh: Rohidin Sudarno

Istilah “Pedukuhan, Dusun, Kebayan, Perabot Desa, Carik dan Fungsi Peradilan Desa” bisa jadi hanya kenangan bagi sebagian orang yang berkecimpung dalam tata pemerintahan desa pada era tahun 1980an. Sejatinya hal ini, makin gencar dilaksanakan setelah dikeluarkannya Undang-undang Pemerintahan Desa Nomor 5 Tahun 1979 (UUPD). Berbagai media kampanye dan kegiatan juga tidak kalah melakukan sosialisasi pemberlakukan UUPD tersebut. Diantaranya melalui acara “Desa Kita”, “Dari Desa ke Desa”, “Koran Masuk Desa” sampai “ABRI Masuk Desa”.

Hal menarik dalam UUPD tahun 1979 secara garis besar memuat upaya yang mengarah pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional yang didalamnya diarahkan untuk memperkuat pemerintahan desa agar makin mampu menggerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa yang makin luas dan efektif. Keadaan pemerintahan desa sebelumnya dianggap sebagai akibat dari pewarisan undang-undang lama yang pernah ada, yang mengatur desa, yaitu Inlandshe Gementee Ordonantie (Stb. 1906 Nomor 83) berlaku untuk Jawa dan Madura dan Inlandshe Gementee Ordonantie Buitengewesten (Stbl. 1938 Nomor 490 jo Stbl. 1983 Nomor 681) berlaku untuk di luar Jawa dan Madura.

Dalam UUPD Tahun 1979 berisi 7 Bab, terbagi atas bab tentang Ketentuan Umum, Desa, Kelurahan, Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan, Pembinaan dan Pengawasan, Aturan Peralihan dan Ketentuan Penutup. Hal menarik yang dibahas dalam isi pokok UUPD secara rinci membahas tata kerja pemerintahan desa dan kelurahan yang bersinergi dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Sedangkan petunjuk teknis biasanya diatur melalui Peraturan Dalam Negeri. Fungsi koordinasi menjadi fungsi tambahan yang sering dilekatkan pada fungsi pemerintahan.

Seiring dengan akan diberlakukannya Undang-undang Desa tahun 2014 dibandingkan dengan UUPD Tahun 1970 ada perbedaan konteks yang signifikan. Beberapa aspek positif pada UUPD Tahun 1979 diantaranya aspek tata pemerintahan jauh lebih clear, aspek penegakan hukum jika terjadinya perselisihan lebih mapan (ada fungsi peradilan desa), aspek nama kedaerahan masih kentara untuk dipelihara (nama Jabatan Kepala Kesatuan Masyarakat menurut bahasa setempat), dan aspek pembinaan.