Ulasan Buku | Handbook of Party Politics oleh Richard S. Katz dan William Crotty

HANDBOOK OF PARTY POLITICS
London: SAGE Publications, 2006, 560 halaman

Ulasan oleh: Alamsyah Saragih

Sejak reformasi Indonesia telah mencapai banyak kemajuan dalam berdemokrasi. Mulai dari pemilihan Presiden dan Kepala Daerah secara langsung, otonomi daerah, reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi, kebebasan berpendapat dan berorganisasi, hingga melepaskan diri dari hegemoni IMF. 

Kini reformasi tengah berhadapan dengan arus balik. Maraknya politik uang dan merosotnya kredibilitas anggota parlemen terpilih telah melahirkan keinginan sebagian kalangan untuk kembali pada pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Kekeruhan di hilir sistem pemilihan ini mengingatkan kita tentang satu agenda hulu yang belum mengalami kemajuan berarti, yakni reformasi partai politik. Bagaimana perjalanan seorang anggota partai menuju parlemen? Buku ini menjelaskan di banyak negara seorang calon harus sudah menjadi anggota partai selama periode tertentu. Hal ini penting untuk syarat loyalitas dan memahami kebijakan partai. Untuk menjamin kualifikasi legislator, selain persyaratan hukum, diterapkan sistem sertifikasi. Sistem ini bertujuan memastikan bahwa calon telah memenuhi syarat kemampuan menjadi anggota legislatif. Bagaimanapun sangatlah tak adil bagi para pembayar pajak jika seorang politisi baru belajar menjadi legislator setelah ia terpilih. Ada juga persyaratan-persyaratan lain yang bersifat khusus di masing-masing partai. Pada Partai Sosialis Belgia, seseorang calon telah menjadi anggota minimal lima tahun sebelum pemilihan. Mereka juga harus membuktikan telah menjadi pelanggan reguler surat kabar partai, berbelanja sejumlah tertentu di koperasi sosialis, menyekolahkan anak mereka di sekolah negeri, dan anggota keluarga mereka aktif di organisasi perempuan dan pemuda yang menjadi sayap organisasi partai.Seperti kebanyakan handbook, buku ini memuat tulisan sederet kontributor. Mulai dari apa itu partai politik, sejarah partai di beberapa negara, fungsi dan organisasi partai, termasuk pembiayaan dan pertanggungjawabannya. Dalam salah satu bagian, patronase dalam politik partai dilihat sebagai hal yang niscaya terjadi, termasuk kontribusi partai terhadap pembelahan sosial di masyarakat. Buku ingi juga mengulas hubungan partai dan masyarakat, partai dan negara, hingga masa depan partai. Pada bagian akhir bahkan diulas tentang keberadaan partai cyber sebagai dampak perkembangan teknologi informasi. Kita memang belum beranjak jauh.