Mengawal Implementasi UU Desa

Oleh: Dini Mentaridesa1

SETELAH melalui proses panjang selama tujuh tahun, pada 18 Desember 2013, UU Desa telah disahkan. Inti utama kebijakan ini, diakuinya, desa sebagai daerah otonomi. Dengan demikian, desa diberi kewenangan penuh mengelola sumber daya. Hal ini merupakan angin segar bila regulasi ini dapat diimplementasikan dengan baik.

Undang-undang tersebut mengatur tata kelola pemerintahan desa, baik perangkat, masyarakat, maupun pengembangan ekonomi yang mungkin dikembangkan di desa serta penguatan sistem informasi desa. Pemerintah desa memiliki kewenangan tinggi dalam pengembangan desa. Selain itu, dibangunnya mekanisme checks and balances kewenangan di desa dengan pengaktifan BPD untuk mendorong akuntabilitas pelayanan yang lebih baik kepada warga desa.

Bila UU Desa ini diterapkan secara sungguh-sungguh, akan terjadi pemberdayaan dari unit pemerintahan desa untuk menggerakkan roda pembangunan. Otonomi desa ini harus diiringi kesadaran akan pemahaman spirit otonomi bagi seluruh penggerak warga desa dan kapasitas perangkat juga masyarakat dalam memahami tata kelola pemerintahan.

Tantangan

Titik rawan dari UU Desa ini adalah terkait dengan alokasi 10% dana dari APBN untuk desa di seluruh Indonesia. Diperkirakan setiap desa akan menerima dana kurang lebih Rp 1miliar/tahun. Besarnya dana yang dikelola, bila tidak dilakukan dengan transparan dan dialokasikan secara tepat, berpotensi misalokasi dan menjadi sarang korupsi di tingkat desa. Anggaran yang diberikan bukan menyejahterakan, malah berpotensi merusak tatanan yang ada melalui korupsi atau ketidakadilan dalam pembagian anggaran.

Tantangan kedua terkait kapasitas perangkat desa yang beragam dalam kemampuan mengelola pemerintahan desa dengan jumlah dana yang cukup besar. Hal ini terutama terkait dengan kemampuan dalam tata kelola desa yang baik yang masih lemah. Mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. Pemahaman kepala desa terkait potensi desa serta memformulasikannya dalam kebijakankebijakan berupa peraturan daerah, anggaran, serta pelayanan dasar, akan menjadi tantangan tersendiri.

Ketiga, kesiapan warga untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan dan kemampuan melakukan monitoring terhadap pro¬gramprogram yang dilakukan di desa. Selain checks and balances yang akan diamanahkan oleh UU Desa ini melalui BPD (Badan Perwakilan Desa), warga desa dituntut lebih aktif memonitor dan memberi masukan. Untuk terlibat aktif, dibutuhkan pemahaman yang baik dari warga terkait fongsi dan proses kepemerintahan.

Yang lainnya, adalah pembagian anggaran yang hampir seragam sekitar Rp 1 miliar, padahal kapasitas pengelolaan pemerintah desa sangat beragam. Hal ini memang akan diantisipasi melalui aturanaturan desentralisasi fiskal yang mengatur besaran anggaran desa berdasarkan kebutuhan serta kemampuannya mengelola melalui peraturan pemerintah. Namun, dengan beragamnya karakter 72. 944 desa, dibutuhkan coaching/ asistensi teknis yang harus tepat. Hal ini agar alokasi anggaran dapat dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan desa tersebut.

Tantangan terakhir, ketersambungan perencanaan desa dan perencanaan kabupaten. Dalam pengalaman melakukan Musrenbang, sulit sekali melakukan perencanaan yang bersinambungan antara perencanaan desa dan kabupaten. Padahal, dibutuhkan keterpaduan sehingga perencanaan desa yang variatif sesuai dengan karakter, kebutuhan, dan kemampuan desa di berbagai wilayah kabupaten, tetap memiliki keterpaduan dengan rencana kabupaten.

Dari berbagai tantangan di atas, tantangan peningkatan kapasitas pemerintah dan warga desa menjadi yang utama. Hal ini mengingat otonomi berkorelasi dengan kemampuan, dengan ragam kapasitas yang dimiliki desa baik sumber daya dana maupun manusia, memerlukan pendampingan yang serius. Bila tidak, tujuan otonomi desa bukan menguatkan, tetapi memperlemah sendi-sendi otonomi desa.

Oleh karena itu, pemberlakuan UU Desa ini harus dibarengi penyiapan kapasitas perangkat desa, masyarakat desa, serta aturan-aturan desa sehingga otonomi berjalan dengan baik. Hal yang harus dipikirkan bahwa Indonesia memiliki 72.000 desa di seluruh Indonesia dengan segala keberagamanannya sehingga asistensi teknis peningkatan kapasitas ini perlu dipersiapkan secara serius.

Selain itu, juga harus ada pengklasifikasian kemampuan desa dalam melakukan pengelolaan. Harus ada pendampingan yang dilakukan secara terencana dan bertahap sesuai tingKat kemampuan. Fasilitator dalam hal ini sangat diperlukan dalam pengawalan kapasitas, baik untuk mendampingi perangkat desa maupun bagi masyarakat desa.

Masyarakat harus diminta mendorong transparansi berbagai kebijakan dan akuntabilitas pelayanan perangkat desa. Community center atau pusat-pusat komunitas diberdayakan untuk berpartisipasi dalam perencanaan, memahami penganggaran, terlibat dalam partisipasi, dan mendorong menjadi evaluator kinerja dari pemerintah desa. Dengan peningkatan kapasitas seluruh pemangku kepentingan di desa, diharapkan terjadi perbaikan tata kelola pemerintahan desa. Dus, pengawalan implementasi UU Desa akan berjalan dengan baik. Selamat kembali ke desa! (artikel ini pernah dimuat di Pikiran Rakyat tanggal 09 Januari 2014)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *