Diskursus Globalisasi: Phobia atau Terlalu Percaya Diri?

 Ulasan Kritis terhadap Artikel Mari Pangestu (Globalisation and its discontents: An Indonesian perspective)

Oleh Didik Purwandanu

China ’s economic growth, which was based on exports, has lifted several hundred million people out of poverty. But China managed globalization carefully: it was slow to open up its own markets for imports, and even today does not allow the entry of hot speculative money.[1]

batubaraTak ada pihak yang meragukan Republik Rakyat Cina (RRC) telah berhasil mengelola globalisasi untuk kepentingan nasionalnya. Salah satu buktinya, negeri tirai bambu ini membukukan angka cadangan devisa tertinggi di dunia, yaitu US$ 3,18 triliun pada akhir tahun 2011[2]. Joseph S. Stiglitz (2007) telah mengingatkan globalisasi harus direspon secara hati-hati.  Belajar dari pengalaman RRC, kunci menjadikannya manfaat bagi kesejateraan adalah kemampuan memproduksi dan menjualnya ke negara lain, bukan menyerap produksi negara lain atau impor, dan jika perlu melakukan proteksi.

Bagaimana dengan respon Indonesia terhadap globalisasi? Mari Pangestu dalam artikel Globalisation and its discontents: An Indonesian perspective di Asian Pacific Economic Literature (2012) menjelaskan banyak hal terkait respon Indonesia dan benefit yang diperoleh. Membacanya tanpa punya referensi yang baik membuat kita membayangkan banyak hal indah betapa Indonesia memperoleh banyak keuntungan darinya. Sebut saja peningkatan ekspor minyak dan batu bara dan produk manufaktur, seperti dicontohkan di awal tulisan. Benarkah demikian?

Ada beberapa hal yang perlu dikritisi dari tulisan tersebut. Pertama, mengandalkan ekspor batubara tentunya bertolak belakang dengan upaya mengembangkan produk dengan nilai tambah. Apakah kita akan seterusnya mengandalkan sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui?

Kedua, soal produksi manufaktur. Jika industri manufaktur suatu negara meningkat kontribusinya terhadap PDB, maka suatu negara bisa dikatakan mengalami industrialisasi. Dengan demikian, industrialisasi memiliki kinerja yang sangat konkret. Konsekuensinya, tak ada industrialisasi manakala industri manufaktur tak memiliki kontribusi secara signifikan terhadap PDB.

Sebaliknya, jika ternyata kontribusi industri manufaktur terhadap PDB mengalami penurunan secara relatif dibandingkan sektor perekonomian yang lain, serta-merta industrialisasi memasuki fase titik balik. Ini berarti, perekonomian sebuah negara memasuki fase deindustrialisasi. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami deindustrialisasi.[3]

Bagaimana dengan informasi Pangestu bahwa ekspor manufaktur Indonesia meningkat? Lihat gambar berikut ini. Data yang diolah dari Word Bank ini menunjukkan sebaliknya, sejak 2004 sampai 2010 ekspor produk manufaktur kita mengalami tren menurun, sementara impor meningkat terus.

Gambar 1
Ekspor dan Impor Produk Manufaktur Indonesia

Diolah dari www.worldbank.org[4]

tabel-batubara

Ketiga, dalam memahami untung rugi, kita juga harus dilihat beberapa masalah lain. Dalam hal sumber daya manusia, akibat rendahnya kapasitas negara dalam mengelola sumber daya manusia, yang terjadi sebetulnya adalah brain drain, banyak orang dengan kapasitas baik dari Indonesia yang lebih memilih bekerja untuk kepentingan negara asing[5]. Penghargaan yang tidak layak membuat tenaga ahli Indonesia lebih memilih untuk dipanen oleh kepentingan luar.[6]

Di sisi lain, sumber daya dengan kapasitas rendah menjadi bulan-bulanan di banyak negara akibat minimnya perlindungan negara, diindikasikan oleh perlakuan buruk yang diterima tenaga kerja indonesia di luar negeri.

Keempat, sejak awal hingga akhir tulisan, Pangestu cenderung menjadi pembela globalisasi dan salah satu indikasinya adalah dengan mengutip pendapat Hadi Susastro tentang globaphobia, merujuk kalangan yang mempunyai sentimen anti-asing. Istilah yang digunakan dalam relasi juga cenderung demikian yaitu interdependensi, atau saling ketergantungan.

Ini menunjukkan paradigma yang dimilikinya cenderung pro-pasar bebas, yang tidak melihat betapa aktor dalam perekonomian internasional punya kepentingan hegemonik atas negara lain. Maka, angka ekspor kita ke negara lain, semisal Jepang, kalaupun lebih tinggi dibanding dengan impor, harus dibandingkan dalam hal jenis komoditas. Kita melakukan impor terhadap barang-barang dengan nilai lebih tinggi, semisal elektronik dan kendaraan (mobil, sepeda motor), dan melakukan ekspor komoditas yang nilai tambahnya kecil seperti tekstil, kerajinan tangan (handicraft) dan energi.

Kesimpulan

Pangestu agak berlebihan menyebut sentimen anti-asing dikhawatirkan akan mengurangi tingkat pertumbuhan, pembangunan, demokrasi dan keterhubungan dengan dunia luar. Pada titik ekstrim hal itu mungkin saja terjadi, namun jika mengacu pengalaman RRC, pada mengelola globalisasi sesuai kepentingan nasional justru dapat meningkatkan pertumbuhan dan cadangan devisa negara. Toh, Pembangunan di sana berjalan sangat baik, dan tetap punya posisi tawar positif dengan negara lain. Kecuali dalam satu hal, demokrasi sendiri punya banyak varian yang tak selalu harus mengikuti logika negara-negara pro-pasar bebas. Kesiapan negara-bangsa dalam menyikapi harus menjadi syarat berhadapan langsung dengan globalisasi, atau Indonesia akan menjadi negara-bangsa yang bukannya phobia, malah terlalu percaya diri.



[1] Joseph S. Stiglitz, Making Globalization Work, 2007, hal. 10.

[3] Artikel: Faisal Basri. ASEAN-China Free Trade Area dan Deindustrialisasi. 2010.

[4] Dikutip dari artikel: Makalah Ekonometrika berjudul Pengaruh Ekspor dan Impor Produksi Manufaktur terhadap Lima Negara di Asia Tenggara, Didik Purwondanu, et al, 2012.

[5] Syafril Mubah, Artikel: Globalisasi dan Mobilitas Manusia, FISIP Universitas Airlangga, 2011

[6] Orasi Budaya Habibie, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011