Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Di Daerah

Reformasi yang bergulir pada tahun 1998 telah membawa perubahan terhadap sistem ke tatanegaraan di Indonesia, hal ini ditandai dengan berbagai kebijakan pemerintah yang dikeluarkannya yang merubah sistem pemerintahan sentalistik menjadi desentralistik dengan terbitkannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, kemudian disusul dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom berpengaruh pada penyerahan sebagian  antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

UU 22 tahun 1999 dan PP No. 25 tahun 2000 mendekatkan pola pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana sudah ditentukan apa-apa yang menjadi kewenangan pemerintah dan apa-apa yang menjadi kewenangan propinsi dan apa yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota adalah kewenangan yang tidak temasuk kewenangan pemerintah dan propinsi.

UU 32 tahun 2004 sebagai revisi dari UU 22 tahun menganut paham pembagian urusan bagi pemerintah dan provinsi/kabupaten/kota. Antara pembagian kewenangan dengan pembagian urusan jelas terdapat perbedaan yang mendasar. Meskipun demikian UU No. 32 Tahun 2004 masih memaknai desentralisasi sebagai penyerahan wewenang, kendati sesungguhnya hanya penyerahan urusan. Dan atas urusan yang diserahkan kepada daerah itu diberikan rambu-rambu yang tidak mudah untuk dikelola daerah dengan leluasa.

Urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan daerah telah diatur dalam pasal 13 dan 14, semestinya telah menjadi pegangan bagi daerah untuk melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya. Pada kenyataannya kewenangan dalam menjalankan urusan belum banyak terimplementasikan dengan baik. Daerah seringkali membutuhkan kebijakan yang operasional dalam menjalankan urusannya, seperti yang berkaitan dengan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Terbitnya Intruksi Presiden (Inpres) No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional menjadi bagian tersendiri dalam rangka pelibatan seluruh komponen masyarakat dalam pembangunan yang dilakukan didaerah. Inpres ditindaklanjuti dengan Kemendagri No. 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang telah direvisi sebanyak dua kali dengan terbitnya Permendagri No.15 Tahun  2008 dan Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan  Gender di Daerah, PPRG menjadi salah satu tools untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender. Aturan ini memuat kebijakan perencanaan dan penganggaran, di mana PPRG dipandang sebagai upaya pada tataran operasional untuk melaksanakan  strategi pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan. Kendati secara nasional ini sudah kebijakan yang mengatur namun daerah belum dapat mengimplementasikan secara baik. Daerah membutuhkan  al ini belum dapat terimplementasi dengan baik karena butuh kebijakan yang operasional untuk melaksanakannya.

Beberapa hal yang menjadi kendala dari lemahnya implementasi PPRG di daerah, adalah 1). Terpisahnya aturan PPRG dari aturan perencanaan dan penganggaran di daerah dan 2). Keterpisahan atau fragmentasi antara  aturan perencanaan dengan penganggaran. Terpisahnya aturan PPRG telah banyak membawa konsekuensi dalam implementasi di daerah, perencanaan dan penganggaran daerah diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Di sisi lain,  PPRG diatur dalam Permendagri No. 15 Tahun 2008.  Sampai saat ini  materi/substansi  PPRG  belum masuk dalam Permendagri 13/2006 (yang telah direvisi menjadi Permendagri 59/2007 tentang Perubahan atas Permendagri 13/2006 dan Permendagri 21/2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri 13/2006) serta Permendagri 54/2010. (policy brief Opsi kebijakan mengakselarasikan Kebijakan PPRG, PATTIRO 2012)

Dari sisi fragmentasi kebijakan perencanaan dengan penganggaran ini bisa dilihat dalam substansi aturan-aturannya.  Perencanaan: Meski berasal dari payung hukum yang sama, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan  perencanaan tertuang dalam Peraturan Pemerintah  No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evauasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri 54/2010.

Kebijakan mengenai perencanaan, yaitu PP 8/2008 dan Permendagri 54/2010 mengatur tentang penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),  Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana  Strategis  Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), dan  Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Penganggaran: Sementara itu, aturan penganggaran tertuang dalam Peraturan  Pemerintah  No. 58 Tahun  2005 tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah dan Permendagri 13/2006. Keduanya  mengatur Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sampai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (policy brief Opsi kebijakan mengakselarasikan Kebijakan PPRG, PATTIRO 2012).

Gambaran diatas salah kendala dalam mengimpelementasikan PPRG di daerah, berkaca pada pengalaman didaerah setidaknya ada tiga modal utama untuk mengakselerasi pelaksanaan PPRG di tingkat daerah yaitu: 1). Instrumen PPRG yang sesuai dengan proses perencanaan dan  penganggaran di daerah; 2). Kebijakan yang cukup kuat untuk dijadikan dasar hukum pelaksanaan PPRG di daerah; dan 3). Implementasi kebijakan yang efektif.  Menjadi upaya bersama untuk mendorong kesetaraan dan keadilan gender melalui integrasi PPRG dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, sehingga beberapa hal yang menjadi konsen melakukan akselarasi implementasinya dengan mengintegrasikannya ke dalam peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran di daerah dan juga mendorong terbitnya kebijakan bersama kementerian pengerak (driver). Saat ini, empat kementerian driver telah melahirkan mengeluarkan Surat Edaran Bersama tentang Strategi Nasional PUG melalui PPRG yang memuat tentang Petunjuk Pelaksanaannya untuk kementerian/lembaga dan daerah yang telah di launching pada 5 Maret 2013.

Kebijakan ini diharapkan menjadi perentas dari kebuntuan daerah yang selama ini mencari rujukan operasional untuk mengimplementasikan PPRG. Digulirkannya kebijakan bersama ini, tentunya belum tuntas menyelesaikan berbagai kendala implementasi PPRG di daerah, masih diperlukan yang mengatur dan mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran yang responsif, sehingga PPRG di pandang sebagai sesuatu yang wajib dilakukan oleh pemerintah di daerah. (Ditulis oleh Agus Salim)