Tantangan Kepemimpinan OGP (Open Government Partnership)

ogp1Oleh Ahmad Rofik

 Mencermati perkembangan tranparansi (informasi) Pemerintah Indonesia, semakin menggembirakan.  Setelah ditetapkannya Undang Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), regulasi ini diimplementasikan pada pemerintah pusat dan daerah. Per 1 Nopember 2013, Kementerian Kominfo mencatat 240 dari 693 atau 32,76 persen badan publik (satuan entitas institusi pemerintah) telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas mengelola dan memberikan pelayanan informasi.

Pelan tapi pasti, kerja keras itu juga mendongkrak peringkat Indonesia pada Survey Open Budget Index (OBI) sebagai peringkat kedua di Asia setelah Korea Selatan dalam transparansi dokumen keuangan negara.  Fase berikutnya, Indonesia dikukuhkan sebagai pemimpin Open Government Partnership (OGP) tahun 2013-2014 pada awal Nopember 2013.  OGP merupakan kerjasama global dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka, tranpsaran, efektif dan akuntable.  Sejak dideklarasikan di New York Amerika Serikat, 20 September 2011, lebih dari 60 negara telah bergabung dalam gerakan Ini.  Indonesia bersama Amerika Serikat, Inggris dan 6 negara lainnya duduk sebagai Komite Pengarah.

Di balik capaian itu, masih terdapat tantangan keterbukaan informasi publik yaitu kesiapan badan publik dalam melaksanakan Undang-undang KIP.  Spektrum permasalahan ini sangat lebar, dari permasalahan teknis pelayanan informasi seperti pelayanan semu yang hanya untuk pencitraan, sampai permasalahan sistemik yang menggugat Undang Undang terkait menyangkut hubungan kepemilikan informasi dengan interpretasi siapa saja badan publik itu.

Pembelajaran menarik yang patut dicermati terjadi di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.  Kisah ini mewakili peristita “pelayanan semu” atas informasi oleh badan publik yang hanya membuka infrormasi jika berdampak pencitraan, namun menutupi untuk informasi publik.  Dua orang warga desa yang meminta informasi tentang jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2012-2013 dan rincian laporan penggunaannya di sebuah pendidikan dasar dan SLTP.  Permohonan itu ditujukan kepada PPID Dinas Pendidikan kabupaten setempat.  Karena Dinas Pendidiakan tidak menguasai (tidak memiliki) dokumen itu, maka dinas tidak mengabulkan permohonan.

Sesuai dengan prosedur, pemohon diperkanankan mengajukan keberatan kepada atasan PPID yaitu kepala dinas. Singkat cerita Dinas meminta pemohon mengajukan permintaan langsung kepada sekolah terkait. Karena persoalan ini langsung kepada dinas, kepala sekolah yang sempat dipanggil dinas merasa tersinggung dan memanggil pemohon informasi. Pemohon merasa “diintimidasi” dan diminta untuk mencabut surat keberatan yang diajukan pemohon kepada Dinas agar masalah tersebut dapat dianggap selesai oleh kepala sekolah.  Terlepas dari kemungkinan kepala sekolah itu belum memahami urgensi keterbukaan informasi publik, sesungguhnya ini menjadi tugas pemerintah untuk memastikan badan publik memahaminya. Dalam perspektif hak, tindakan kepala sekolah itu bisa dilaporkan melawan hukum yaitu menghalangi hak atas informasi.

Pada skala yang lebih luas, belum semua warga dan institusi meginterpretasi secara tepat tentang siapa saja yang disebut badan publik. Pada pertengahan September 2013, Universitas Putera Batam (UPB) mengajukan gugatan terhadap putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melalui Pengadilan Negeri Batam yang memutuskan UPB harus memberikan informasi hasil ujian yang diminta oleh 11 mahasiswanya. Alasan yang diajukan UPB adalah lembaganya bukan badan publik dan tak perlu mengikuti keputusan Komisi Informasi.  PT Bank Negara Republik Indonesia Syariah (PT BNI Syariah) juga melakukan hal yang sama, menggugat Komisi Informasi Pusat (KIP) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas keputusannya dalam sengketa informasi. Sebagai anak perusahaan BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), lembanganya merasa bukan BUMN atau badan publik sehingga tidak tunduk pada UU KIP.

Puncak tantangan KIP saat ini yang dinilai merupakan upaya sistemik adalah pengajuan Judicial Review (Uji Materi) kepada Mahkamah Konstitusi terhadap UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang diajukan Forum Hukum BUMN dan Pusat Pengkajian Masalah Strategis Universitas Indonesia (PPMSUI).  Jika uji materi ini disetujui Mahkamah Konstitusi dan memutuskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan lagi sebagai kategori Badan Publik, maka kewajiban BUMN memberikan informasi kepada publik akan hilang, dan tertutuplah pengawasan publik atas pengelolaan badan publik, termasuk potensi pemberantasan praktik korupsi pada BUMN.

 

OGP sebagai Pengungkit

Sejumlah tantangan itu sekaligus menjadi tantangan pula bagi kepemimpinan Indonesia pada gerakan OGP. Apakah Indonesia (baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat sipil) akan cenderung puas karena hanya menempatkan kepemimpinannya sebagai “capaian saja” atau akan menjadikan sebagai pengungkit bagi pencapaian standar tertinggi pelaksanaan misi gerakan peradaban global ini.

Beberapa alasan mengapa pentingnya memanfaatkan momentum ini sebagai pengungkit bagi Indonesia yang lebih baik antara lain  pertama, OGP berpangkal pada gerakan tranparansi informasi dan gerakan memerangi korupsi.  Salah satu tujuan OGP adalah mengimplementasikan standar tertinggi atas integritas profesional administrasi publik. Sampai detik ini belum cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa tingkat tranparansi yang tinggi akan berdampak pada menurunnya tingkat korupsi.  Persandingan index tranparansi yang meningkat di Indonesia ternyata belum diimbangi perbaikan index anti korupsi sebagai bentuk peningkatan integritas penyelenggaraan pemerintahan.  Namum keterbukaan informasi menjadi prasayarat bagi keterlibatan masyarakat untuk turut mengawasi pelaksanaan pembangunan.  Dengan pengawasan itu, seorang yang berniat korupsi harus menciptakan teknokrasi korupsi level tinggi agar tidak diketahui publik. Ini berarti akan menekan potensi dan peluang terjadinya praktik korupsi.

Kedua, OGP mendukung partisipasi publik bentuk keterlibatan kolaboratif baik dari warga mapupun sektor privat.  Partisipati kolaboratif ini tidak saja berhenti pada diakomodasinya aspirasi dalam pembuatan keputusan (seperti yang terjadi pada bentuk partisipasi deliberatif selama ini) namun juga pada level pelaksanaan dan monitoringnya melalui kolaborasi sumberdaya yang dimiliki antar pihak itu.

Ketiga, perspektif OGP adalah “acces to information” yang mengandaikan badan publik proaktif memberikan pelayanan, tidak cukup berhenti pada perpektif “right to information” yang menekankan pemenuhan minimal atas hak masyarakat mendapatkan informasi.  Manfaat ini sekaligus bisa mendorong badan publik untuk tidak hanya memberikan pelayanan informasi yang berorientasi pada informasi yeng berdampak pada pencitraan badan publik namun semua informasi yang telah dikategorisasikan sebagai informasi publik dalam Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikuasi lembaga yang bersangkutan maka harus bisa diakses oleh publik.  Jika terdapat permintaan informasi  publik yang belum tercantum dalam DIP maka badan publik harus menindaklanjutinya.  Jika informasti tersebut akan dikecualikan (tertutup bagi publik) maka harus dilakukan melalui uji konsekuensi bahaya (consequential harm test). Apabila informasi itu dibuka kepada publik dengan melihat alasan sensitivitas atas informasi tersebut akan membayakan kepentingan publik, negara, masyarakat secara luas dan apakah terdapat kecukupan landasan hukumnya.

Pertanyaannya sekarang adalah apakah cukup tersedia kekuatan dan power bagi Pemerintah Indonesia untuk menjaga ruh transparansi dan integritas profesional administrasi publik dengan standar tertinggi.  Apakah Mahkamah Konstitusi juga memiliki kecukupan opini hukum (legal opinion) untuk menjaga dan memelihara ruh itu, agar selamat dari hembusan angin malam yang jahat itu.  Jika putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa meyakinkan bahwa BUMN termasuk kelompok badan publik, maka sandungan kepemimpinan Indonesia dalam gerakan global Open Government Partnership itu benar-benar nyata.  Bangsa ini akan bertanya adakah perbedaan Indonesia menjadi pemimpin OGP dibandingkan ketika Indonesia dalam ketidakberdayaan dalam belenggu penjajahan dulu.