Pendampingan Pertanian Berbasis Kewenangan Petani

Ditulis oleh Widi Heriyanto

Pada sebuah acara di Q TV, HS Dillon menyampaikan bahwa mengacu pada data BPS, di Indonesia terdapat 44 % petani dari total jumlah pekerja di Indonesia atau setara dengan sekitar 46.7 juta orang. Lebih dari 50 % dari mereka adalah petani gurem dan buruh tani dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,5 hektar. Ini sebanding dengan 38 juta rumah tangga.

Khudori di Kompas tanggal 16 Nopember 2007 dalam artikel berjudul “Petani, Kemiskinan, dan Reforma Agraria”, menyatakan bahwa dengan ukuran garis kemiskinan adalah pendapatan Rp 152,847 per kapita per bulan (setara dengan konsumsi kalori sebanyak 2100 kilo kalori), jumlah resmi penduduk miskin adalah 39.1 juta (17.75 % dari jumlah penduduk), meningkat 3.95 million dibanding February 2005 yang berjumlah 35.1 juta (15.97 %). Sebagian besar dari mereka (63.41 %) tinggal di desa dan kebanyakan adalah petani gurem dengan lahan sempit atau bahkan tidak mempunyai lahan pertanian. Data-data yang ada juga menunjukkan bahwa kemiskinan yang diderita petani adalah kemiskinan struktural, kemiskinan asset yang tidak dapat diselesaikan oleh program-program bantuan langsung.

Tetapi saat ini ada dua hal penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani Indonesia, yakni:

  • Program nasional pendistribusian lahan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai implementasi atas Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang ditandatangani oleh Presiden pada 22 Januari 2010
  • Penerapan atas UU nomer 16/2006 tentang Penyuluhan Pertanian, dimana disebutkan bahwa kebutuhan penyuluhan pertanian dalam rangka peningkatan pembangunan pertanian menjadi tanggungjawab pemerintah

Dua hal tersebut di atas sangat relevan dalam konteks kemiskinan struktural dan kemiskinan asset (lahan) pada para petani, dan karena kebijakan pemerintah mengenai distribusi lahan tidak akan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan petani tanpa dilengkapi sengan akses terhadap pasar, modal dan teknologi. Akses terhadap lahan adalah satu hal yang sangat penting, tetapi bukan satu-satunya. Mereka juga perlu meningkatkan kapasitasnya dalam mengoptimalkan asset lahannya tersebut.

Di beberapa daerah, juga berjalan upaya pendistribusian akses terhadap lahan hutan yang dikuasai Perhutani, melewati suatu program yang disebut “Pengelolan Hutan Bersama Masyarakat/PHBM. Program yang telah dijalankan sejak 2001 tidak secara signifikan mengentaskan kemiskinan pada para petani tepi hutan. Di kabupaten Blora misalnya, yang luas lahan hutan Perhutaninya mencapai 49 % dari seluruh luas area kabupaten, angka kemiskinannya masih sebesar 34 % (Suara Merdeka 2010). Sementara di Bojonegoro, dengan area hutan Perhutani sebesar sekitar 41 % , angka kemiskinan pada tahun 2006 masih sebesar 566.695 orang (RPJMD 2009 – 2013) yang setara dengan 40 % dari totoal jumlah penduduk. Sebagian besar dari mereka adalah petani yang tinggal di tepi hutan jati milik Perhutani tersebut.

Dalam kondisi kemiskinan seperti ini, maka seluruh program peningkatan kesejahteraan petani yang diselenggarakan oleh pemerintah, seluruh teknologi yang dikembangkan, dan modal yang disediakan oleh lembaga-lembaga finansial tidak akan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para petani. Oleh karena itu, mereka membutuhkan semacam pendekatan yang agak khusus; yakni semacam penguatan petani dalam memanfaatkan asset (lahan) yang sudah bisa mereka akses. Para petani tersebut membutuhkan program pendampingan/penyuluhan.

Agar para petani dapat memanfaatkan secara optimal peluang dalam program distribusi lahan yang sudah dijalankan oleh pemerintah, adalah dengan meningkatkan kapasitas ekonomi para petani. Mereka, para petani gurem, bahkan tidak mempunyai kemampuan untuk mengoptimalkan nilai ekonomi lahan yang telah mereka kuasai karena mereka tidak mempunyai akses kepada pasar, modal dan teknologi. Ini juga terjadi pada para petani tepi hutan yang telah mendapatkan akses lahan dari Perhutani melalui program “Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat”. Setelah sembilan tahun, program tersebut tidak cukup signifikan dalam meningkatkan kesejahteraaan para petani tepi hutan. Mereka tetap membutuhkan peningkatan kapasitas dalam mengoptimalkan assert lahan yang sudah mereka kuasai. Mereka membutuhkan pendampingan/penyuluhan tentang pertanian.

Pada sisi lain, terdapat beberapa kelemahan dalam program pendampingan petani seperti yang dilaporkan oleh Husni Jamal dalam bukunya Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan di Provinsi Jambi, 2010 adalah sebagai berikut:

  • Banyak para pendamping lapangan pertanian yang menyusun rencana  pendampingannya dengan tujuan administratif untuk mendapatkan dana operasional saja
  • Pertemuan-pertemuan kelompok tani, sebagai bagian penting dari program pendampingan, hanya terjadi ketika akan ada program bantuan dari pemerintah. Pertemuan kelompok juga tidak berjalan secara teratur karena mereka memang tidak mempunyai jadwal pertemuan yang jelas.
  • Methode yang paling sering digunakan oleh para pendamping lapangan adalah menemui hanya para pemimpin kelompok tani atau petani-petani yang sudah relatif maju saja. Ini mengakibatkan hanya petani-petani yang sudah maju saja yang mendapat perhatian dalam program pendampingan sehingga semakin membuat jarak antara mereka dengan petani awam pada umumnya.
  • Terdapat kewajiban bagi para pendamping lapangan untuk mengisi daftar kehadiran di kantor kecamatan setiap hari. Kebijakan seperti ini menyebabkan beban ganda bagi para pendamping lapangan karena kemudian mereka melakukan kunjungan lapangan pada sore atau malam hari setelah jam kerja.

Kondisi di atas masih ditambah dengan:

  • Jarak yang cukup jauh antara tempat tinggal para pendamping lapangan dan tempat tinggal para petani tepi hutan
  • Terbatasnya ketrampilan para pendamping lapangan, terutama dibandingkan dengan masalah-masalah nyata di lapangan yang bukan aspek produksi pertanian, misalnya aspek pasar dan distribusi
  • Tidak adanya mekanisme pemberian insentif kepada para petugas pendamping lapangan yang berbasis pada kinerja
  • Rendahnya motivasi para petugas pendamping lapangan karena tidak adanya insentif, penghargaan dan lain-lain
  • Rendahnya permintaan pendampingan oleh para petani karena selama ini pendampingan yang dilaksanakan sering tidak cocok dengan kebutuhan nyata di lapangan seperti terbatasnya air untuk irigasi, kesulitan pasar dan modal usaha pertanian

Semua hal tersebut diatas mengerucut pada dua persoalan mendasar yaitu:

  1. Bagaimana memperluas cakupan pendampingan yang intensif kepada para petani tepi hutan.
  2. Bagaimana memastikan bahwa program pendampingan/penyuluhan yang diberikan cocok dengan kebutuhan dan keadaan para petani

Peluang kebijakan yang mungkin ditempuh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut adalah menciptakan mekanisme baru yang lebih profesional terkait dengan hubungan antara lembaga-lembaga pendamping petani dengan para petani yang membutuhkan pendampingan. Yakni pengalihan kewenangan pembayaran para pendamping lapangan kepada petani. Jika selama ini kewenangan membayar jasa para petugas pendamping lapangan adalah oleh lembaganya (baik pemerintah maupun pihak lain seperti konsultan, NGO dan lain-lain) maka kewenangan tersebut dialihkan menjadi kewenangannya para petani (melalui mekanisme kelompok) sehingga orientasi para petugas menjadi optimal dalam melayani para petani. Caranya adalah dengan membagikan semacam voucher kepada para kelompok tani yang kemudian akan memberikannya kepada para petugas pendamping lapangan sesuai dengan kinerjanya. Kemudian para petugas tersebut secara berkala akan menukarkan voucher yang mereka kumpulkan kepada pemerintah. Model seperti ini sudah dilakukan oleh pemerintah Chile. Belajar dari pengalaman Chile, pemerintah harus mengantisipasi terjadinya sentralistik dalam sistem monitoring dan evaluasi atas kerja para pendamping lapangan, dan mengantisipasi terjadinya intervensi oleh kepentingan politik.

Dengan demikian, untuk mengimplementasikan model tersebut, pemerintah seharusnya:

  • Memulai dengan melakukan assessment lembaga-lembaga penyedia jasa pendampingan petani untuk memastikan kapasitas mereka (ketersediaan pelayanan dan kualitasnya) termasuk kemampuannya dalam memberikan dukungan teknis kepada para petugas lapangannya.
  • Pembuatan data base mengenai para petani dan membangun mekanisme tertentu yang tepat untuk mendistribusikan voucher (pada kelompok tani maupun perorangan).
    • Mengembangkan mekanisme yang kuat dan tepat dalam memantau dan mengevaluasi proses pemberian jasa pendampingan petani

Selain ketiga hal tersebut di atas, pada saat yang sama pemerintah harus melengkapinya dengan kampanye dan publikasi yang luas kepada para petani tepi hutan terkait model program pemberian voucher untuk proses pendampingan pertanian ini, misalnya penjelasan yang cukup tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam model pendampingan yang baru ini,  bagaimana caranya terlibat dan lain sejenisnya.