Dari Obat Rabies, Berantas Buta Huruf, Sampai Anggaran Rumah Sakit

Oleh Didik Purwandanu (Monev Specialist CSO)bima1

“Motivasi kami di DPRD itu bisa naik, tapi juga bisa turun. Maka peran jaringan CSO jadi penting untuk selalu mengingatkan kami agar tetap berperan memantau kinerja eksekutif. Agar kami juga tidak dibohongi. Supaya kami tetap fokus bekerja untuk masyarakat,” ucap Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bima Sri Muliyati (9/11), saat ditanya mengenai peran jaringan CSO yang didukung oleh PATTIRO melalui program AIPD.

Satu-satunya anggota perempuan di DPRD Bima ini memang mengapresiasi advokasi jaringan CSO dan fasilitator PATTIRO. Juga, berkat sinergi dengannya pula, upaya advokasi anggaran kesehatan di APBD Perubahan 2013 membuahkan hasil. Awalnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengurangi anggaran Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk dialokasikan ke pos lain. Kemudian, jaringan CSO di sana melobi Badan Anggaan di DPRD dan berhasil mengembalikan anggaran Dinas Kesehatan kembali sejumlah Rp 2,7 miliar, dan RSUD juga tetap mendapat Rp 3,1 miliar. Bersamaan dengan itu, jaringan juga menyusun analisis anggaran dan dipublikasikan di media lokal Bima Ekspres selama 3 hari di akhir Agustus 2013. Ini menjadi daya tawar kuat bagi jaringan CSO dalam melakukan advokasi.

Jaringan CSO di Bima tak sendiri. Ada 2 wilayah kerja PATTIRO CSO lain yang juga menunjukkan hasil signifikan, yaitu Kabupaten Ngada dan Sampang. Di Ngada, jaringan CSO berhasil mendesakkan alokasi anggaran vaksin anti rabies sebesar Rp 40 juta di APBD Perubahan. Selama ini, Pemkab Ngada selalu mengandalkan pengadaan vaksin tersebut dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan. Sayangnya ini tak cukup, karena jumlah kasus gigitan anjing cukup tinggi di sana. Maklum saja, di sejumlah kecamatan, anjing dipelihara dalam jumlah banyak sebagai bagian dari adat dan kebiasaan. Nah, anggaran dari DAK rupanya hanya cukup untuk 175 pasien, sehingga di pertengahan tahun 2013 ada kekosongan vaksin. Ini yang lantas diadvokasi oleh jaringan, dan akhirnya diakomodasi ke dalam dokumen perubahan yang baru disahkan awal November 2013.

Sementara di Sampang, Madura, Jawa Timur, jaringan CSO juga berhasil mengadvokasi alokasi anggaran pemberatasan buta aksara.

Hingga akhir Oktober 2013, kerja PATTIRO mulai menunjukkan manfaat, tidak sekedar keluaran. Berbagai peningkatan kapasitas seperti pelatihan dan pendampingan teknis analisis serta advokasi anggaran mulai dimanfaatkan oleh jaringan CSO sebagai sasaran program ini.

Ini menunjukkan intervensi PATTIRO mulai menunjukkan hasil berubahnya relasi masyarakat sipil dengan pembuat kebijakan di daerah. Sebagaimana respon Ketua Komisi C DPRD Ngada Berni Dhei bahwa setelah keberhasilan ini jaringan diharapkan juga terlibat aktif dalam sidang-sidang pembahasan peraturan daerah. Maksudnya untuk memberikan kritik dan masukan sebagai bagian dari konsultasi publik.

Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bima Sri Muliyati juga menyebut peran signifikan ini. “Saya juga pernah sampaikan pada pertemuan dengan SKPD. Birokrasi sekarang harus lebih hati-hati karena sekarang kawan-kawan masyarakat sipil sudah bisa menganalisis anggaran.”

Sebagaimana diceritakan wartawan Bima Ekspres Sofiyan, “Saya kadarnya cuma hadir sesekali diskusi dengan kawan-kawan CSO ini. Tapi itu sudah banyak membantu saya saat berkomunikasi dengan DPRD dan eksekutif, saya sudah berani debat.