Memutus Siklus Kemiskinan

Kemiskinan2Dalam 10 tahun terakhir, komitmen negara untuk mengentaskan kemiskinan mengalami pembesaran secara signifikan. Dari aspek anggaran negara komitmen pemerintah RI untuk upaya ini terlihat sangat tinggi, dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2011, anggaran untuk pengentasan kemiskinan meningkat secara drastis sebesar 400% atau 4 kali lipat. Hanya saja besarnya anggaran tersebut tidak diimbangi kecepatan penurunan nangka kemiskinan, sebab  dalam periode yang sama angka kemiskinan di Indonesia turun sebesar 3,37% atau rata-rata hanya sebesar 0,56% pertahun. Dugaan kuat target Milenium Development Goal untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia menjadi sebesar 7,5% di tahun 2015 tidak akan tercapai.

Menimbang sinyal tersebut Pemerintah mengalokasikan anggaran lebih besar untuk pengentasan kemiskinan di APBN tahun 2013 dan akan lebih besar lagi untuk APBN tahun 2014. Untuk tahun 2013 sudah dianggarkan sebesar 106.8 triliun yang 2 kali lipat dari anggaran pengentasan kemiskinan di tahun 2007 yang sebesar 53,1 Triliyun. Untuk tahun 2014 mendatang, upaya pengentasan masyarakat dari kemiskinan menjadi fokus utama dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014, bersama dengan upaya pengurangan pengangguran dan stabilitas harga. Kepala Badan Perencanaan Nasional, Armida di awal April 2013 menyatakan bahwa pemerintah RI ingin betul-betul mencapai target peningkatan kesejahteraan rakyat, paling tidak kemiskinan bisa di level 10 persen di akhir 2014, dan angka pengangguran turun menjadi 5–6 persen.

Lingkaran Setan Kemiskinan

Tapi pengentasan kemiskinan tidaklah semudah menentukan jumlah alokasi anggaran dan menetapkan target-target persentasi yang harus dicapai, karena seringkali kemiskinan tidaklah sesederhana tampaknya. Kemiskinan bisa dipahami secara sederhana sebagai kondisi dimana keluarga mempunyai pemghasilan yang rendah dan tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya untuk berkembang menjadi lebih baik dan melepaskan diri dari kemiskinan. Keluarga miskin terjebak dalam 2 lingkaran yang membuat mereka sulit bebas kungkungan kemiskinan. Jebakan pertama, mereka mempunyai banyak keterbatasan untuk meningkatkan status ekonominya. Hal ini karena kapasitas yang terbatas yang menyulitkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan untuk mendapat upah atau gaji yang layak. Di sisi lain mereka juga lebih sulit lagi untuk mengembangkan usaha mandiri yang bisa memberikan keuntungan yang bisa meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga mereka. Selain terbatas kemampuan teknis, kebanyakan keluarga miskin tidak punya tabungan untuk modal usaha dan juga tidak punya aset layak yang bisa dijadikan agunan untuk meminjam uang dari perbakan.

Jebakan kedua, keluarga-keluarga miskin penghasilannya sangat minim sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak-anaknya untuk menjadi manusia dewasa yang berkualitas. Keluarga miskin banyak yang tinggal di lingkungan yang kurang sehat, banyak yngg dekat dengan potensi bencana. Kebanyakan keluarga miskin sulit mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas, serta sulit memenuhi standar makanan bergizi untuk anak-anaknya. Di beberapa daerah fenomena ini manifes dalam kejadian busung lapar yang mengenaskan. Hal tak kalah penting lain yang menjadi jebakan kemiskinan adalah keluarga miskin sulit untuk mengakses pendidikan berkualitas bagi anak-anaknya karena kemampuan keluarga yang terbatas.

Dengan kondisi kesehatan dan gizi yang di bawah standar serta keterbatasan akses pada pendidikan berkualitas menjadikan mayoritas anak keluarga miskin terhambat untuk nberkembang menjadi manusia dewasa yang kompetitif. Bisa dikatakan bahwa angka kemiskinan tetap terjadi di daerah-daerah yang belasan tahun lalu merupakan kantong-kantong kemiskinan. Bisa disimpulkan bahwa selain gagal menyediakan lapangan kerja dan kesempatan mengembangkan usaha bagi kepaka keluarga keluarga-keluarga miskin, pemerintah juga gagal menyediakan layanan pendidikan bermutu bagi anak-anak keluarga miskin untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang berkualitas dan  memiliki daya saing tinggi di dunia kerja.

Memutus Siklus Kemiskinan

Ada 2 jalur besar yang harus dibangun secara paralel untuk memfasilitasi keluarga miskin agar bisa terbebas dari kemiskinan. Pertama, kebijakan yang bisa meningkatkan pendapatan keluarga miskin, baik melalui penciptaan lapangan kerja maupun memfasilitasi keluarga miskin untuk mengembangkan usaha mandiri yng mampu memberikan profit yang layak. Kedua, kebijakan yang memastikan anak-anak dari keluarga miskin di mana pun berada bisa hidup di lingkungan yang sehat, mendapatkan asupan gizi yang memadai, mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan bisa mengakses pendidikan minimal untuk bisa masuk dunia kerja atau mampu mengembangkan diri sebagai manusia dewasa yang mumpuni.

Dua jalur ganda tersebut sebenarnya sudah menjadi komitmen negara Republik Indonesia.  Secara peraturan perundang-undangan, komitmen ini nyata dengan adanya ratifikasi atau pengesahan perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005. Dengan mengesahkan perjanjian internasional ini berarti Pemerintah RI berjanji untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara, beberapa sangat berkaitan erat dengan pengentasan kemiskinan, diantaranya jaminan hak mendapatkan pekerjaan yang layak (pasal 6), hak atas standar kehidupan yang memadai  (pasal 11), hak untukmenikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai (pasal 12), dan hak atas pendidikan (pasal pasal 13 dan pasal 14).

Lebih mendasar lagi komitmen ini juga tertuang di dalam UUD 1945 hasil 4 kali amandemen. Di pasal 28 a sampai 28 j, jelas dinyatakan komitmen negara RI untuk menjamin pemenuhan hak warga negara. Di tataran yang lebih kongkret, komitmen negara RI bisa dilihat dari program-program pengentasan kemiskinan dan program-program yang memastikan keluarga miskin mendapatkan layanan secara minimal. Ada program-program peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat dengan ikonnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, ada program bantuan sosial untuk pendidikan (BOS), ada program layanan kesehatan bagi masyarakat miskin (Jamkesmas) dan lain-lain.

Hanya saja, hingga kini komitmen besar dalam upaya pengentasa kemiskinan dengan jalur ganda tersebut masih bertumpu pada komitmen pemerintah pusat dan banyak yang masih bersifat programatik. Komitmen pemerintah daerah yang di dalam sistem desentralisasi merupakan institusi negara terdekat trdekat dengan rakyat belum berkembang. Ada beberapa daerah yang membuktikan komitmen memberikan layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat melebihi standar nasional, sejauh ini masih berkembang di skala percontohan, dalam arti masih dilakukan oleh sangat sedikit daerah. Sudah begitu, praktek-praktek terbaik tersebut belum dilakukan oleh pemerintah di daerah-daerah tertinggal yang angka kemiskinannya tinggi.

Hal ini tentu saja berbahaya. Di satu sisi pelayanan publik bagi masyarakat miskin di daerah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah cenderung masih banyak dilakukan oleh pemerintah pusat yang tidak bisa lebih dekat dan lebih detil dalam memahami tantangan sesungguhnya dan potensi riil di daerah yang jauh. Bahaya lain juga tersimpan di dalam sifat upaya penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar melalui pelayanan publik yang bersifat programatik. Program-program pengentasan kemiskinan ada masanya berakhir dan upaya pengentasan kemiskinan bisa kembali pada kondisi sebelum program diselenggarakan.

Upaya Sistemik dan Berkelanjutan

Agar capaian-capaian upaya pengentasa kemiskinan bisa berkelanjutan dan memberikan pengaruh lebih besar, perlu dilakukan upaya yang lebih sistemik. Beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, program-program yang sedang berjalan perlu diupayakan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Ini dilakukan di level di level kabupaten/kota sampai dengan level desa. Kedua, Komitmen pemenuhan hak-hak dasar dan pengentasan kemiskinan harus komitmen kongkret elit politik di daerah dalam bentuk peraturan daerah. Peraturan daerah ini akan menjadi regulasi yang menjamin upaya pengentasan kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar melalui pelayanan publik tetap berjalan, tidak tergantung pada siapa politik yang dominan di parlemen dan siapapun kepala daerah yang memimpin. Ketiga, harus ada lembaga kuasi negara yang menjamin komitmen di dalam rencana pembangunan dan regulasi berjalan. Lembaga ini harus beranggotakan memberikan kesempatan kepada masyarakat sipil untuk terlibat dan menjadi representasi dari masyarakat sipil sebagai entitas pemilik hak yang harus dipenuhi oleh negara, diantaranya melalui pemerintah daerah. Keempat, komitmen alokasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan melalui jalur ganda yang harus dimandatkan di dalam peraturan daerah.

Dengan upaya sistemik melalui perangkat kebijakan Rencana Pembangunan, Peraturan Daerah, Kelembagaan dan kebijakan anggaran yang dimandatkan oleh regulasi upaya pengetasan kemiskinan akan bisa berjalan secara reguler, terus-menerus, memberukan dampak yang akumulatif serta tidak tergantung pada kebaikan figur pemimpin yang mudah berubah. (Opini ini Ditulis oleh Agus Wibowo)