Pengalaman PATTIRO dan Jaringan Masyarakat Sipil di Papua: Tidak Mudah Memperoleh Dokumen APBD 2013

dana-apbd-papua-hiSebagai dokumen publik, APBD mestiya mudah didapatkan oleh masyarakat. Bahkan di berbagai daerah, ikhtisar dan penjelasan isi dokumen ini bisa didapatkan dengan mudah di halaman situs milik pemerintah daerah.

Situasi agak berbeda terjadi di Papua. Sejak Januari 2013, jaringan masyarakat sipil di Provinsi Papua yang didampingi PATTIRO melalui program AIPD mencoba mengakses dokumen APBD 2013. Mereka adalah jaringan yang dibentuk di tahun 2012 di ibukota provinsi, Kabupaten Merauke, Supiori, dan Keerom. Jaringan di Pegunungan Bintang sendiri dibentuk paling akhir yaitu Juni 2013.

Upaya mendapatkan dokumen APBD bertujuan menjadikannya basis analsis untuk menjadi bahan advokasi kebijakan anggaran pelayanan publik. Bagi pemerintah daerah, ini menjadi bukti sejauh mana transparansi anggaran sudah dilaksanakan.

Sejak Januari sampai Mei 2013, awalnya permintaan dokumen disampaikan melalui lisan ke beberapa badan dan dinas di pemerintah daerah. Seperti Bappeda, DPKAD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PU. Permintaan lisan juga disampaikan ke beberapa anggota DPRD. Namun sayang, permintaan ini tidak direspon, kecuali anggota DPR Provinsi Papua memberikan dokumen APBD 2009 sampai 2013. Alasan SKPD yang tidak memberikan dokumen biasanya karena tidak mempunyai stok dokumen dan tidak berwenang mempublikasikannya.

Dokumen APBD di Merauke baru bisa diperoleh setelah PATTIRO dan jaringan melobi Sekda dan Kepala Bappeda pada event pelatihan PFM I, akhir Mei 2013. Hal yang sama terjadi di Pegunungan Bintang, dokumen APBD baru bisa didapatkan setelah Kepala Bappeda menjadi narasumber pelatihan PFM I, walaupun harus memfotokopi milik Pemkab.

Sementara di Supiori dan Keerom, walau lobi sudah dilakukan beberapa kali, namun belum membuahkan hasil. Upaya melalui pengajuan surat permintaan juga sudah dilakukan kepada Bappeda dan DPKAD, namun dijawab bahwa mereka tidak memilikinya. Informasi dari beberapa staf di kedua SKPD itu menyebut dokumen hanya disimpan oleh beberapa orang. (Muhammad Syaifullah, Korprov PATTIRO-CSO di Provinsi Papua)