Belajar Keterbukaan Informasi Publik dari New South Wales

ipc_conferenceAwal bulan September 2013, Conny Tiluata Koord. Perkumpulan Tafena Tabua / Jormas P3 NTT mendapat kesempatan mengunjungi Australia melalui Program Study visit The Australia-Indonesia Partnership for Local Government Planning and Budgeting angkatan ke dua. Dalam kunjungan belajar ini, Conny dan teman-temannya dari 4 propinsi lainnya mengunjungi Brisbane, Sydney dan Canberra. Mereka bertemu dengan perwakilan dari Pemerintah Federal, Negara Bagian dan Pemerintah Daerah (Local Government). Kegiatan ini disponsori oleh Local Government Managers Australia (LGMA National) dibawah pimpinan John Ravlic selaku Chief Executive.

Salah satu topik pembelajaran yang yang sudah dirancang adalah tentang  akses informasi atau keterbukaan informasi publik. Dalam kunjungan di Sydney, New South Wales (NSW), kami berkesempatan untuk berdiskusi dan sharing dengan Information and Privacy Commission (IPC) New South Wales. IPC di NSW, di Indonesia kita kenal dengan sebutan Komisi Informasi..

Keterbukaan Informasi Publik di NSW

The Government Information (Public Access) Act 2009 mulai diberlakukan di NSW pada tanggal 1 Juli 2010. Maksud dari diberlakukannya Undang-undang GIPA adalah untuk membuka informasi kepada masyarakat dengan rilis informasi secara proaktif oleh lembaga pemerintah. Di NSW, yang termasuk Instansi pemerintah adalah : Instansi pemerintah Negara, menteri (termasuk staf pribadi mereka), otoritas publik, kantor publik, pemerintah daerah dan universitas.

Bagaimana agar GIPA ini bisa berjalan? Pemerintah NSW mempunyai Komisi Informasi yang memiliki 2 orang komisioner yang berperan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak atas informasi, memberikan informasi, dukungan, saran, bantuan dan pelatihan untuk lembaga dan masyarakat umum, melakukan tinjauan eksternal keputusan lembaga tertentu, menerima dan menangani keluhan tentang apa pun yang tercakup dalam Undang-undang GIPA, memantau kepatuhan badan-badan terhadap Undang-undang GIPA dan menerima pengungkapan kepentingan publik.

Ada pun tujuan dari penerapan Undang-undang GIPA adalah untuk menyederhanakan akses informasi, mendorong diskusi terbuka yang berkontribusi terhadap debat publik, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, menginformasikan kepada masyarakat tentang operasional lembaga, memastikan pengawasan yang efektif terhadap pengeluaran dana publik, mengungkapkan atau membuktikan kesalahan atau kelalaian, sesuatu yang tidak benar atau melanggar hukum.

KIP dan Mandeknya Implementasi KIP di Nusa Tenggara Timur

Jika kita membaca undang-undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka apa yang diatur dalam undang-undang ini  tidak berbeda jauh dengan apa yang di atur dalam GIPA. Di New South Wales, semua stakeholder paham akan tugas dan kewajibannya untuk menyediakan informasi publik secara berkala bahkan proaktif. Saya sendiri tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah sengketa informasi atau pun informasi yang baru di dapat setelah sampai pada tahap keberatan bahkan sengketa. Namun saya sendiri memiliki 2 sengketa informasi yang sudah dilaporkan ke Komisi Informasi Pusat. Mengapa sampai dilaporkan ke pusat?  Karena saat ini, belum terbentuk Komisi Informasi Daerah (KI NTT) yang seharusnya berdasarkan amanat UU no 14 tentang KIP mempunyai kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi (pasal 23). Ketika saya menanyakan tentang sengketa informasi di NSW, ternyata sampai dengan saat kunjungan saya ke NSW, tidak ada satu pun kasus sengketa informasi. Luar biasa !

Jika kita melihat satu persatu persoalan, maka semakin banyak daftar “tunggakan” kita terhadap implementasi UU no 14 tahun 2008.  Mengapa ini bisa terjadi? Menurut saya, ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya :

  1. Kurang tersosialisasinya UU no 14 tentang KIP
  2. Butuh pemahaman lebih dari Badan Publik tentang kewajiban menyediakan informasi
  3. Belum optimalnya Pejabat Pengelola Informasi Daerah di NTT
  4. Belum terbentuknya Komisi Informasi Daerah di NTT
  5. Ketidaktahuan masyarakat tentang hak nya atas informasi.

Sosialisasi tentang UU KIP yang belum maksimal bukan hanya dirasakan oleh masyarakat umum. Orang yang di kategorikan berpendidikan, bahkan pejabat dan anggota dewan yang terhormat pun belum tentu tahu dan paham esensi dari UU KIP. Saya jadi teringat pengalaman saya ketika berdiskusi dengan anggota dewan yang ternyata juga belum paham bahwa dokumen APBD adalah dokumen publik.

Kurangnya pemahamaan pejabat publik dan belum optimalnya  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen menyebabkan tidak terakses dengan baik informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Padahal ketika akses informasi ini di buka kepada masyarakat maka sebenarnya kita telah membuka ruang bagi partisipasi masyarakat terutama dalam fungsi pengawasan terhadap kinerja, kebijakan, perencanaan dan penganggaran. Ketiadaan Komisi Informasi Daerah juga mematahkan semangat untuk melakukan sengketa informasi karena membutuhkan biaya dan energy tambahan karena harus melaporkan ke Jakarta, dan membutuhkan waktu yang cukup lama sampai dengan penyelesaian sengketa oleh Komisioner Pusat yang datang ke  daerah pemohon informasi.

Semua hal yang dipaparkan diatas semakin diperparah lagi dengan ketidak tahuan masyarakat bahwa akses atas informasi adalah merupakan hak dan di atur dalam undang-undang.

Jika keterbukaan informasi publik dijalankan dengan baik, sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang maka sebenarnya semakin mempermudah pemerintah dalam upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat, pengawasan, dan pengelolaan anggaran. Karena ada begitu banyak informasi yang tersaji dengan terang benderang, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dan pertanyaan besar untuk suatu tindakan atau kebijakan yang dibuat.

Hal apa sih yang sebenarnya di takutkan dari keterbukaan informasi Publik? Toh untuk hal-hal tertentu memang tidak perlu di buka untuk publik dan sudah di atur dalam undang-undang. Di NSW hampir semua informasi terbuka untuk publik termasuk agenda kerja sampai kepada  notulensi rapat terbuka untuk umum. Laporan keuangan per bulan juga bisa di akses di web masing-masing badan publik.

Jika NSW bisa membuka akses informasi kepada masyarakatnya dengan tetap berpatokan pada undang-undang, mengapa kita tidak bisa melakukannya? Toh isi dari GIPA di NSW dan KIP di Indonesia sangat mirip. Sekarang hanya tergantung pada itikad baik dan kemauan kita. Mau kah kita membuka ruang bagi masyarakat untuk mengakses informasi seperti yang telah dilakukan oleh NSW dengan menyiapkan seluruh perangkat pendukungnya sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang, atau kah kita tetap berlindung di balik ketidaktahuan dari masyarakat tentang haknya atas informasi? Dalam hal ini sebenarnya tidak ada  pilihan. Yang ada hanyalah kewajiban. Kewajiban melaksanakan amanat UU no 14 tahun 2008.

Berkenaan dengan International Right to Know Day  yang diperingati setiap tanggal 28 September, alangkah baiknya jika kita bersama-sama menyuarakan tentang hak untuk mengetahui. Termasuk mengetahui informasi yang memang merupakan informasi publik.

Conny Tiluata Koord. Perkumpulan Tafena Tabua / Jormas P3 NTT