Pembelajaran dari Pembubaran Jaringan CSO Demasuara

CSO 1Demasuara awalnya jaringan masyarakat sipil di Papua Barat, dibentuk  25 Januari 2012 di Sorong. Tujuannya membangun kebersamaan  di antara masyarakat sipil untuk berkontribusi terhadap perbaikan kinerja pemerintahan dengan fokus pada perencanaan dan penganggaran publik, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Jaringan ini dijalankan 7 anggota presidium yang dikoordinasikan oleh satu orang ketua. Sebagai pelaksana harian ada sekretaris jenderal yang juga menjalankan kesekretariatan.

Di Papua Barat sendiri PATTIRO baru terlibat dalam dukungan terhadap CSO pada akhir Mei 2012 dan mulai menjalin koordinasi dengan Demasuara, yang dahulu pembentukannya difasilitasi langsung oleh AIPD. Setelah mempersiapkan operasional, tim provinsi PATTIRO-CSO menyeenggarakan lokakarya konsolidasi pada 11 Agustus 2012. Salah satu rencana tindak lanjutnya ialah memfasilitasi peresmian Demasuara pada 11 Oktober 2012. Ini dilanjutkan dengan pendampingan teknis analisis APBD di Sorong, yang diikuti juga oleh seluruh jaringan yang sudah terbentuk. Belakangan pada Juni 2013, muncul resistensi pimpinan Demasuara terhadap PATTIRO dan AIPD. Salah satunya bahkan dipublikasikan media lokal pada 26 Juni yang berisi menolak kehadiran program. Pemicunya adalah mispersepsi sebagian pegiat yang beranggapan akan menjadi mitra pelaksana, namun tidak jadi. Puncak masalah ini pada 1 Desember 2012, ketua mengumumkan pembubaran presidium.

Meskipun sudah dibubarkan, PATTIRO-CSO tetap berkomunikasi dan melibatkan anggota Demasuara di dalam berbagai acara. Komunikasi ini terus dijaga, hingga beberapa CSO dan mantan Sekjen Demasuara akhirnya bersepakat untuk membentuk jaringan baru, yaitu Komunitas Peduli Anggaran Transparatif (Komparatif).

Pembelajaran penting dari pembentukan sampai pembubaran jaringan ini, sebagaimana pengakuan pegiat Komparatif, yaitu pertama, pembentukan jaringan CSO tidak dapat mengandalkan kucuran dana yang besar, mudah, dan dalam waktu singkat. Dibandingkan dengan pembentukan di daerah lain yang justru mengutamakan kontribusi anggota sejak awal, kucuran dana seperti kasus tadi justru mengurangi rasa memiliki anggota jaringan.

Pembelajaran kedua, dalam membentuk kembali jaringan yang baru, PATTIRO-CSO tetap berkomunikasi dan sejak awal tidak pernah memihak terhadap polarisasi yang ada di presidium. Ini menimbulkan kepercayaan yang menjadi modal kerja sama selanjutnya. Hal ini paralel dengan upaya tim provinsi yang mengarahkan kebutuhan jaringan tidak hanya untuk kebutuhan jangka pendek, namun demi keberlanjutan dan kepentingan masyarakat sipil Papua Barat. (Kontributor Agus Wibowo Program Manager CSO-Budget)