Hak untuk Tahu (Right to Know), Apa Kabarmu?

hak tahuTanggal 28 September ini diperingati sebagai hari Hak untuk Tahu oleh lebih 60 negara di dunia.  Momentum tahunan ini dimaksudkan untuk memperingati hak individu mendapatkan informasi publik yang dikuasi oleh badan publik seperti pemerintah, badan usaha milik negara/daerah atau lembaga lain seperti swasta yang mengelola dana negara, bahkan LSM yang menggunakan sumber dana bantuan luar negeri.  Right to Know ini pertama kali diusulkan 28 September 2002 pada pertemuan internasional organisasi yang memperjuangkan kebebasan informasi publik di Sofia, Bulgaria.

Tujuan keterbukaan informasi publik didedikasikan untuk kesejahteraan masyarakat.  Di Indonesia, jejak sejarahnya dimulai dari reformasi politik tahun 1998.  Seluruh elemen masyarakat menuntut pemerintah untuk lebih transparan dan melibatkan warga dalam proses pengambilan kebijakan. perencanaan dan pengawasan pembangunan.  Bahkan Laporan Open Government Indonesia menyebut bahwa keterbukaan informasi adalah dasar pemerintah  yang modern dan merupakan kunci untuk membuka potensi negara Indonesia di bidang ekonomi, layanan publik dan inovasi menuju negara yang progresif, adil dan sejahtera.

Tonggak berikutnya dari keterbukaan informasi adalah kebijakan desentralisasi tahun 2004.  Sistem ini mendorong pemerintah daerah untuk memiliki peran serta yang leih aktif dalam pembangunan daerah.  Disahkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ( UU KIP) tahun 2008 menandai babak baru yang lebih nyata.  Puncak kewewahan perjalanan sejarah keterbukaan informasi ditandai dengan bergabungnya Pemerintah Indonesia menjadi salah satu perintis gerakan global Open Government Partnership (OGP) pada 20 September 2011, dan kemudian diluncurkan gerakan OGP Indonesia pada Januari 2012.  Mulai September 2012 selama satu tahun, Indonesia  menjadi salah satu supporting co-chair OGP (asisten pimpinan).  Selanjutnya pada Oktober 2013 mendatang, Indonesia akan menjadi lead chair OGP, pimpnan utama.  Pernyaannya adalah apakah perkembangan pelembagaan transparansi informasi publik ini seimbang dengan pencapaian secara subtansi yakni berkontribusi mewujudkan kesejahteraan  masyarakat melalui keterbukaan informasi publik?

Masih terlalu jauh untuk mengklaim bahwa tujuan mewujudkan kesejahteraan melalui keterbukaan informasi sudah tercapai.  Ibarat bayi yang baru lahir, tujuan mulia itu harus dicapai melalui beberapa tangga transparansi informasi yang sekaligus memcerminkan variasi cara memandang keterbukaan informasi.  Tangga tertinggi dari transparansi informasi diwakili oleh Gerakan OGP yang ditandai dengan keterbukaan informasi yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan. Perpektif transparansi informasi jenis ini mengandaikan badan publik khususnya pemerintah telah memiliki kesadaran penuh untuk mentransparansikan informasi publik secara proaktif tanpa harus terlebih dahulu diminta oleh warga masyarakat.  Tingkat kesadaran badan publik itu tidak lagi dibebeni dengan embel-embel kalau informasi dibuka akan merugikan pejabatnya atau konstituennya akan kalah bersaing dalam memanfaatkan informasi yang dipublikasi. Demikian pula prasyarat pelayanan administrasi telah tersedia, mulai dari kelengkapan dokumen/informasi sampai sarana untuk mempublikasikan informasi.  Singkat cerita tidak ada lagi kesalahan dan kendala pelayanan administrasi.

Pengandaian kondisi badan publik seperti di atas yang mendukung keberhasilan OGP Indonesia itu memang masih jauh untuk direfleksikan saat ini.  Walaupun demikian, sebenarnya pemerintah telah membangun pilot atau laboratorium OGP di Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Ambon dan Kabupaten Indragiri Hulu (Riau).  Melalui program open school (keterbukaan sekolah), open budget (keterbukaan anggaran), pembaharuan dan penyegaran web site pemerintah provinsi Kalimantan Tengah yang berorientasi pada keterbukaan informasi, dukungan penguatan fungsi kelembagaan Pejabat Penegelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di provinsi, bahkan sejumlah program skala besar hasil kerjasama dengan lembaga internasional seperti dana kompensasi karbon dan tranparansi pengelolaan hutan dialamatkan ke wilayah ini.

Walaupun Kalimantan Tengah sebagai wilayah pilot, namun keberhasilannya perlu dikaji bersama.  Misalnya ketaatan terhadap mandat UU KIP untuk membentuk PPID sebagai prasarat dasar pelayanan informasi yang berkelanjutan, dari 15 badan publik di Kalimantang Tengah (1 provinsi dan 14 kabupaten) baru 4 badan publik saja yang membentuk PPID utama atau 27,7 persen.  Jika dibandingkan dengan pencapaian secara nasional, Kalimantan Tengah harus rendah hati karena pencapaiannya lebih rendah dibandingkan pencapaian tingkat nasional yaitu 32,32 persen atau 224 dari 693 badan publik (kemenerian/ lembaga/ provinsi/ kabupaten/kota) yang menjadi target pembentukan PPID utama (sumber: Dit.Komunikasi Publik, Ditjen IKP, 11 September 2013).  Padahal pembentukan PPID barulah salah satu dari 17 mandat UU KIP yang harus dipenuhi badan publik untuk berfungsinya PPID dalam memberikan pelayanan informasi yang baik dan berkelanjutan.

Perspektif Akses kepada Informasi dan Hak Mendapatkan Infomasi

Paparan Kalimantan Tengah di atas menjadi contoh penerpanan dua variasi perseptif tentang akses informasi dan perspektif hak mendapatkan informasi.  Selintas kedua perspektif ini tampak tidak ada perbedaan, namun jika dikaji lebih mendalam akan ditemuakan sebuah tangga yang menggambarkan tahapan pencapaian tujuan keterbukaan informasi yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan.  Jenis Informasi yang dimaksud adalah informasi yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan, misalnya informasi tentang quota pupuk bersubsidi yang disediakan pemerintah, informasi beasiswa, dan semacamnya. Namun agar pemerintah bisa membuka jenis informasi dan dapat ditindaklanjuti oleh masyarakat menjadi mafnaat langsung, pihak pemerintah (badan publik) juga harus memiliki prkatik pelayanan publik yang berkualitas.

Pemerintah juga tidak lagi takut jika informasi ini dibuka maka kolega, saudara, maupun pendukung politiknya akan kalah berkompetisi dengan kelompok masyarakat lainnya. Singkat kata mentalitas pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat. Demikian juga secara administratif tidak ada kendala pemberian layanan informasi ini.  Misalnya, informasi ini harus dijangkau oleh masyarakat yang paling bawah sekalipun.  Jika informasinya hanya dimuat di web site, mana mungkin warga yang jauh dari akses internet bisa mendapatkan informasi tersebut.  Maka pilihan media penyampaian informasi sebagai muara pelayanan informasi menjadi penting untuk lebih menjangkau masyarakat.

Melengkapi jenis informasi pupuk bersubsidi tadi, pemerintah juga harus menyediakan informasi tentang prosedur agar warga bisa mengakses pupuk bersubsidi.  Hanya petani yang memiliki kelompok tani yang telah diakui oleh dinas yang dapat mengakses pupuk bersubsidi. Informasi tentang prosudur pembentukan kelompok tani ini juga menjadi informasi yang dapat berkontribusi langsung pada peningkatak kesejahteraan petani.

Jika pemerintah sudah bisa memperlakukan informasi penting seperti di atas sebagai informasi terbuka maka barulah bisa dikatakan bahwa perspektif akses terhadap informasi (access to information) menunjukkan hasilnya.  Oleh karena itu dibutuhkan misi suci dari pemerintah untuk secara jujur memilah dan memilih jenis informasi yang penting dan dibutuhkan oleh masyarakat yang dapat dikonversi menjadi manfaat langsung bagi peningkatan kesejahteraan warga. Pelayanan jenis informasi seperti di atas yang dikehendaki gerakan OGP ini, juga harus dibarengi dengan pelayanan dasar (misalnya pelayanan kesehatan, pendidikan, bukan pelayanan informasi) di setiap badan publik yang secara terus-menerus ditingkatkan dan berkelanjutan; tidak hanya jika ada momentum khusus atau saat diminta atau bahkan ditekan oleh masyarakat.

Untuk bisa mencapai level di atas dibutuhkan kelembagaan, pembiasaan dan sistem yang mengarahkan badan publik memberikan pelayanan informasi secara baik.  Kenyataannya, mengubah dari kebiasaan badan publik dalam memperlakukan informasi publik menjadi tantangan tersendiri.  Dulu, berlaku rumus semua informasi pemerintahan tertutup bagi publik kecaulai yang dibuka. Hadirnya UU KIP mengubah perspektif itu menjadi semua informasi pemerintahan terbuka bagi publik kecuali yang dikecualikan.

Sejumlah fakta mengindikasikan masa transisi itu.  UU KIP memang sudah ditetapkan 2008 dan disediakan waktu dua tahun kepada badan publik untuk menjalankan 17 mandat itu, termasuk di dalamnya membentuk PPID.  Masa retensi dua tahun telah berlalu, bahkan sudah ditambah bonus hampir tiga tahun namun baru 32,32 persen badan publik yang membentuk PPID.  Dari jumlah tersebut umumnya juga belum seluruh PPID berfungsi, karena tidak cukup hanya dibentuk dengan keputusan kepala daerah, melainkan harus melengkapi dengan penyusunan sistem pelayanan informasi, penyusunan standara prosedur operasional, menetapkan klasifikasi informasi publik dan informasi yang dikecualikan, dan melengkapi dengan pegawai serta penyediaan sarana prasarana untuk dapat memberikan pelayanan informasi.

Keberadaan 17 mandat di atas pada dasarnya berfungsi untuk “memaksa” badan publik memberikan pelayanan informasi.  Pada posisi inilah perspektif Hak Mendapatkan Informasi (Rigt To Information) mendapatkan contoh yang baik.  Level atau perspektif ini  belumlah penting menilai apakah informasi yang disediakan itu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara langsung atau tidak, yang penting adalah hak untuk mendapatkan informasi dapat dipenuhi.  Melalui analogi tersebut kita bisa bersepakat bahwa Indonesia masih berada pada perspektif “Hak Mendapatkan Informasi” namun sudah mulai dikenalkan perspektif “Akses Kepada Informasi” melalui inisiatif gerakan OGP Indonesia.  Varian lain perspektif “Akses kepada Infomasi” ini adalah lebih memilih konsen pada “Pendekatan Akuntabilitas”, misalnya soal pembukaan rekening gendut, pelaku dugaan korupsi pada kasus century.  Terlepas dari hal itu, Indonesia memiliki tantangan baru tranparansi informasi untuk memperistiwakan gagasan besar tersebut, mengingat pada akhir 2013 Indonesia akan ditetapkan menjadi pemimpin (chair) OGP Internasional yang sekarang ini beranggotakan 60 negara termasuk Amerika Serikat.

Percepatan Keterbukaan Informasi Publik

Sejumlah faktor yang memperngaruhi belum optimalnya keterbukaan informasi publik di Indonesia adalah inisiatif para pihak untuk mencari terobosan faktor mengungkit transparansi informasi.  Kelas menengah menjadi salah satu sasaran pengungkit perubahan sosial di banyak tempat.  Barangkali informasi yang dibutuhkan kelas menengah memang bukan jenis informasi yang berkontribusi langsung pada kesejahteraan warga seperti informasi quota pupuk bersubsidi.

Jika saja dalam penyelesaian kasus korupsi century yang masih berjalan ini bisa ditransparansikan para pelakunya dengan menggunakan UU KIP sebagai dasar menuntut transparansi, maka akan lebih banyak kelas menengah yang akan percaya bahwa keterbukaan informasi bisa menjadi power untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan adil.  Yang terjadi justru laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak memuat nama-nama pelaku yang diduga terlibat.  Jika para pelaku kasus century bisa ditransparansikan, bukan saja akan mempercepat penyelesaian kasus bank century namun  juga akan memberikan pembelajaran kepada publik bahwa untuk melakukan korupsi pelaku harus seribu satu kali berfikir agar aman dari teropongan publik. Ini berarti secara tidak langsung akan membatasi orang untuk melakukan korupsi.

Harus diakui bahwa trend gerakan keterbukaan informasi selama ini, sebagaian besar masih berkutat pada tuntutan masyarakat kepada badan publik untuk mematuhi 17 mandat UU KIP.  Diperlukan kejelian dari pemerintah yang terbuka dan masyarakat sipil untuk memperistiwakan kasus-kasus penting yang bisa diterobos dengan modal amunisi keterbukaan informasi publik.  Pada gilirannya pengungkapan kasus-kasus pelik itu akan mendorong pada perubahan kebijakan.  Kebijakan baru tersebut yang akan memandu perilaku badan publik lebih transparan. (Oleh: Ahmad Rofik Monitoring dan Evaluasi Officer PATTIRO. PATTIRO bekerja di 20 kabupaten dan 5 provinsi untuk isu keterbukaan informasi publik)

(dikutip dari http://www.solopos.com/2013/09/28/gagasan-penguatan-hak-untuk-tahu-451706)