Citizen Report Card: Menjawab Kebuntuan Pelayanan Publik di Papua

crc-papua-okPapua, adalah wilayah yang sangat kaya dari sisi sumberdaya alam. Tanah, hutan, laut, lembah, gunung adalah deposito terbesar yang dimiliki rakyatnya. Keindahan alamnya pun juga menjadi inspirasi bagi banyak orang dalam dalam menciptakan seni, baik lagu, tarian, musik dan juga film. Bisa jadi Tuhan sedang tersenyum ketika menciptakan negeri ‘the last paradise in the world’ ini.

Meski demikian, segala kekayaan dan keindahan alam ini seakan sirna ketika kita menyaksikan situasi betapa masyarakat Papua justru terlilit dalam segala bentuk ketertinggalan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua pada 2010 hanya 64.94. Angka ini menempatkan posisi Papua berada pada tingkatan terendah, atau urutan ke 33 dari seluruh provinsi di Indonesia. Angka ini hanya mengalami peningkatan sebanyak 4,04 dari tingkat IPM Papua pada tahun 2004. Artinya, selama 6 tahun, IPM Papua hanya mengalami peningkatan sebanyak 4,04 point, yakni dari 60,9 pada 2010, menjadi 64,94. Jika pertumbuhan ini diproyeksikan untuk 4 tahun ke depan, maka pada tahun 2014 IPM Papua hanya berkisar pada angka 68,98. Bandingkan dengan IPM provinsi Papua Barat pada tahun 2010 yang sudah mencapai 69,15.

Pada 2010, IPM Papua menunjukan bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat Papua berada pada angka 68.6 tahun. Sedangkan angka melek huruf 75,6%, dan rata-rata lama sekolah hanya 6,6 tahun. Dan terakhir, pengeluaran per kapita penduduk Papua hanya sebesar 606,380 rupiah per tahun.

Pada sisi yang lain, pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2011 misalnya, total pendapatan APBD Papua mencapai Rp. 6,239,786,688,550. Angka ini mengalami peningkatan menjadi Rp. 7.295.601.882.000, pada 2012. Sedangkan pada 2013, total pendapatan APBD Papua mencapai angka sebesar Rp. 8,184,736.386,000.

Sayangnya, besarnya nilai APBD Papua ini hanya dibelanjakan sebesar 7% atau sebesar Rp. 463,675, 541,300, untuk pemenuhan kesehatan rakyat Papua pada tahun 2011. Angka ini hanya meningkat sebesar 1%, menjadi 8% pada 2013, atau sebesar Rp. 635,966,034,000.

Dalam 2 data resmi yang dibuat oleh pemerintah tersebut, yakni IPM dan APBD Papua, telah menunjukan bahwa betapa pelayanan dasar terhadap rakyat Papua sama sekali tidak masuk dalam skala prioritas program pembangunan daerah Papua. Angka IPM yang terus berada pada urutan terakhir dari seluruh provinsi di Indonesia ini menunjukan bahwa pemerintah tidak pernah serius meningkatkan taraf hidup rakyat Papua. Asumsi ini jelas bukan tidak beralasan. Karena dalam belanja pemerintah pun, anggaran untuk peningkatan kesehatan orang Papua hanya dialokasikan tidak lebih dari 2 digit persen, yakni 8%.

Belajar dari angka-angka tersebut di atas, terlihat jelas bahwa pemerintah daerah sangat lemah dalam membuat perencanaan untuk meningkatkan kualitas hidup orang Papua. Angka ini setidaknya ditunjukan oleh kecilnya pertumbuhan IPM Papua pada 2004 hingga 2010. Selain itu, Pemerintah daerah Papua bahkan tidak memiliki komitmen dan political will yang baik dalam meningkatkan taraf hidup orang Papua, yang terlihat dari rendahnya alokasi APBD pada sektor kesehatan.

Situasi ini tidak boleh lagi terus-menerus dibiarkan terjadi. Kita tidak mungkin lagi membiarkan kondisi rakyat Papua yang hidup dalam keterbatasan, sedangkan pada saat yang sama, para pejabat pemerintah daerah kita tahu hidup dalam kemewahan.

Kini saatnya rakyat Papua harus berani bicara dan menentukan hidupnya sendiri. Rakyat Papua tidak boleh lagi terus menunggu pemerintah untuk memperbaiki nasib mereka. Meski demikian, suara-suara suci rakyat itu tidak boleh berbentuk negatif dan menjadi liar. Karena ini justru akan menjadi kontra produktif. Suara-suara suci rakyat itu harus dikanalisir untuk menjadi lebih berwibawa melalui metode ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan.

Salah satunya adalah melalui sebuah metode yang disebut Citizen Report Card (CRC). Metode ini adalah mengumpulkan suara-suara rakyat yang menginginkan perubahan yang lebih baik namun tidak pernah diakomodir oleh pemerintah. CRC adalah cara di mana suara rakyat menempati posisi paling tinggi dari seluruh proses berdemokrasi. Tempat di mana suara rakyat tidak saja menjadi bijak, namun juga jauh lebih berwibawa di hadapan pemerintah. Dengan metode ini, rakyat akan menjadi lebih memiliki kesempatan yang luas untuk menyampaikan ketidakpuasan mereka terhadap bentuk pelayanan dasar publik yang mereka terima selama ini.

Harapan ke depan adalah, pemerintah daerah bisa sedikit lebih memperhatikan situasi sosial yang dihadapi masyarakat Papua melalui perbaikan peningkatan persentase belanja pada sektor kesehatan dan pendidikan. Sehingga dengan sendirinya, taraf hidup orang Papua juga dapat terangkat pada posisi yang semestinya yang bisa mendongkrak tingkat IPM penduduk Papua. Dan akhirnya, Tuhan pun kembali tersenyum melihat wajah-wajah bahagia orang Papua. Semoga . . . (tulisan Ignasius Hasim, DF CSO PATTIRO di Kabupaten Keerom )