Kategori: Opini

CSO OGP Indonesia Season 3 Episode 1

ogp-8

As the secretariat of the Civil Society Organisations of Open Government Partnership (CSO OGP), I have the privilege of seeing the whole process of OGP implementation in Indonesia, particularly from the CSO side. Allow me to provide a brief background.…

Mengawal Implementasi UU Desa

desa-law

Oleh: Dini Mentari SETELAH melalui proses panjang selama tujuh tahun, pada 18 Desember 2013, UU Desa telah disahkan. Inti utama kebijakan ini, diakuinya, desa sebagai daerah otonomi. Dengan demikian, desa diberi kewenangan penuh mengelola sumber daya. Hal ini merupakan angin…

Ironi Uji Materi UU Keuangan Negara

mk2

Alamsyah Saragih Uji Materi yang diajukan Forum Hukum BUMN dan rekan-rekan terhadap UU Keuangan Negara dan UU BPK telah mengundang kontroversi. Uji materi dilakukan terhadap pasal yang mengatur tentang―kekayaan negara yang dipisahkan dalam UU Keuangan Negara dan pasal yang mengatur…

Tantangan Kepemimpinan OGP (Open Government Partnership)

Oleh Ahmad Rofik  Mencermati perkembangan tranparansi (informasi) Pemerintah Indonesia, semakin menggembirakan.  Setelah ditetapkannya Undang Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), regulasi ini diimplementasikan pada pemerintah pusat dan daerah. Per 1 Nopember 2013, Kementerian Kominfo mencatat 240…

APBD Bukan Bancakan

hibah1

Oleh Panji Bahari Noor Romadhon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Undang-undang nomor 33 TAHUN 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pendapatan dalam APBD terdiri dari 3…

Information Disclosure: Access to Information, the Availability of Information and the system to support it all.

open-data-law

By Nanda Sihombing There was an international forum, the IGF (Internet Governance Forum), held in Bali, Indonesia just last week. The question that pops-up in most people’s minds often can be ‘is our privacy being threatened?’. But, people should first…

Belajar Keterbukaan Informasi Publik dari New South Wales

ipc_logo

Awal bulan September 2013, Conny Tiluata Koord. Perkumpulan Tafena Tabua / Jormas P3 NTT mendapat kesempatan mengunjungi Australia melalui Program Study visit The Australia-Indonesia Partnership for Local Government Planning and Budgeting angkatan ke dua. Dalam kunjungan belajar ini, Conny dan teman-temannya dari…

Hak untuk Tahu (Right to Know), Apa Kabarmu?

Tanggal 28 September ini diperingati sebagai hari Hak untuk Tahu oleh lebih 60 negara di dunia.  Momentum tahunan ini dimaksudkan untuk memperingati hak individu mendapatkan informasi publik yang dikuasi oleh badan publik seperti pemerintah, badan usaha milik negara/daerah atau lembaga…

Tarik Ulur Otonomi Daerah

score1

Dua tahun sebelum terbitnya kebijakan otonomi daerah melalui UU No. 22/1999, pakar pemerintahan daerah, Turner dan Hulme (1997) telah menyatakan bahwa devolusi yang sungguh-sungguh, dimana pemerintah pusat secara aktual menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah daerah,  sangat sulit terjadi. Menurutnya otonomi daerah…