Penulis: webmaster

Pembelajaran dari Pembubaran Jaringan CSO Demasuara

cso-law

Demasuara awalnya jaringan masyarakat sipil di Papua Barat, dibentuk  25 Januari 2012 di Sorong. Tujuannya membangun kebersamaan  di antara masyarakat sipil untuk berkontribusi terhadap perbaikan kinerja pemerintahan dengan fokus pada perencanaan dan penganggaran publik, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan dan…

Hak untuk Tahu (Right to Know), Apa Kabarmu?

Tanggal 28 September ini diperingati sebagai hari Hak untuk Tahu oleh lebih 60 negara di dunia.  Momentum tahunan ini dimaksudkan untuk memperingati hak individu mendapatkan informasi publik yang dikuasi oleh badan publik seperti pemerintah, badan usaha milik negara/daerah atau lembaga…

Citizen Report Card: Menjawab Kebuntuan Pelayanan Publik di Papua

crc-papua-law

Papua, adalah wilayah yang sangat kaya dari sisi sumberdaya alam. Tanah, hutan, laut, lembah, gunung adalah deposito terbesar yang dimiliki rakyatnya. Keindahan alamnya pun juga menjadi inspirasi bagi banyak orang dalam dalam menciptakan seni, baik lagu, tarian, musik dan juga…

Tarik Ulur Otonomi Daerah

score1

Dua tahun sebelum terbitnya kebijakan otonomi daerah melalui UU No. 22/1999, pakar pemerintahan daerah, Turner dan Hulme (1997) telah menyatakan bahwa devolusi yang sungguh-sungguh, dimana pemerintah pusat secara aktual menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah daerah,  sangat sulit terjadi. Menurutnya otonomi daerah…

Forum Kemitraan Anggaran Responsif Gender

Forum Kemitraan Anggaran Responsif Gender, Hari Jumat, 31 Mei 2013. Sambutan Ibu Velentina Ginting, Asdep Gender dalam Infrastruktur, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Meninjau Ulang Dividen PI Blok Cepu

cepu-law

Ditulis oleh M. Hamdun LPAW Blora (Lembaga Penelitian dan Aplikasi Wacana Blora)) Terhitung sampai dengan tahun 2012, sudah 4 tahun dividen (bagi hasil) Participating Interest (PI) Blok Cepu di bagikan kepada Pemkab Blora melalui BUMD PT BPH. Namun, dari 4…

Masih Perlukah Gubernur Dipilih Langsung?

pilkada1

Gamang. Itu kata yang pas untuk sikap Pemerintah mengenai bagaimana gubernur dipilih dalam Rancangan UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pada naskah akademik dan rancangan awal RUU Pilkada ini, Pemerintah mengusulkan gubernur dipilih oleh DPRD. Alasannya, Provinsi merupakan “unit antara” yang…

Tujuh Belas Tahun Otoda: Ruang Kreatif Desentralisasi

otoda

Ditulis oleh Didik Purwandanu Selama 17 tahun Bangsa Indonesia telah melalui 3 kali uji coba model desentralisasi. Yang pertama ialah pemantapan daerah percontohan otonomi di kabupaten/kota dengan titik berat pada kabupaten/kota dengan keluarnya Keputusan Presiden No 11 tahun 1996, sekaligus…

Pendampingan Pertanian Berbasis Kewenangan Petani

Ditulis oleh Widi Heriyanto Pada sebuah acara di Q TV, HS Dillon menyampaikan bahwa mengacu pada data BPS, di Indonesia terdapat 44 % petani dari total jumlah pekerja di Indonesia atau setara dengan sekitar 46.7 juta orang. Lebih dari 50…